Eksistensi dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Sumbawa Barat

Abstract

MPS Pilkades secara fungsional merupakan lembaga khusus (ad hoc) yang melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. MPS untuk pemilihan kepala desa merupakan inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan MPS Pilkades, muncul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan mengancam keutuhan sosial masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keberadaan dan kewenangan MPS Pilkades diatur dalam Perda KSB No. 6 Tahun 2016 tentang PPPKD dan peraturan pelaksanaannya. Namun, peraturan tersebut mengandung inkonsistensi, multitafsir, dan antinomi norma. Dengan pengaturan mengenai MPS Pemilihan Kepala Desa yang demikian, maka rawan terhadap dasar pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, yang akan berkorelasi terhadap integritas sosial masyarakat Desa yang telah terjalin selama ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi regulasi mengenai keberadaan dan kewenangan MPS dalam pemilihan kepala desa belum dapat mengakomodir dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang dilakukan oleh MPS untuk pemilihan kepala desa pada tahun 2016 dan tahun 2019 mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Sumbawa Barat.